PROSEDUR PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH DLKR/ DLKP PELABUHAN

 

Read More

REKLAMASI BANDARA INTERNASIONAL KANSAI JEPANG

 Japan Kansai International Airport merupakan bandara internasional yang kontruksi utamanya merupakan hasil reklamasi. Hal tersebut menjadi pilihan karena kurangnya lahan untuk membangun bandara internasional, disamping efek polusi yang dihasilkan dari pekerjaan konstruksi. Sebab Osaka merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Pekerjaan kontruksi bandara di lepas pantai dengan jarak 5km dari pantai, dan mempunyai panajng 4km serta lebar 1.2km.

Konstruksi dimulai pada 1987. Dinding laut selesai pada tahun 1989 (yang terbuat dari batu dan 48.000 blok beton tetrahedral). Tiga gunung yang digali untuk 21.000.000 m3 (27.000.000 cu yd) dari TPA. 10.000 pekerja dan 10 juta jam kerja selama tiga tahun, menggunakan delapan puluh kapal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 30 meter (98 kaki) lapisan tanah atas dasar laut dan di dalam dinding laut. Pada tahun 1990, sebuah jembatan tiga kilometer selesai dibangun untuk menghubungkan pulau ke daratan di Desa Rinku, dengan biaya sebesar $ 1 miliar. Selesai dari pulau buatan peningkatan bidang Prefektur Osaka hanya cukup untuk memindahkannya terakhir ukuran Prefektur Kagawa (meninggalkan Kagawa sebagai terkecil oleh daerah di Jepang).

Permasalahan utama yang dihadapi saat konstruksi adalah kemungkinan turunnya pondasi atau lapisan yang berada di atas pondasi. Kemungkinan ini telah diprediksikan sebelumnya mengingat kondisi bandara yang dibangun di tengah laut. Pada tahun 1991, pembangunan terminal bandara mulai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pembangunan runway, jembatan, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya

b. Bagaimana proses konstruksinya? jelaskan dengan singkat dan bila perlu boleh disertai sketsa atau gambar diagram alir / flow chart.

 

Beberapa faktor yang menjadi perhatian khusus dari pembangunan reklamasi untuk Bandara Internasional Kansai ini adalah;

1.     Material reklamasi yang begitu besar dan proses pengangkutannya

2.     Penurunan tanah pada lokasi kontruksi

3.     Kondisi alam Negara Jepang yang rawan Gempa, Tsunami dan Topan.

4.     Dampak lingkungan dari proses pembangunan Reklamasi

Jika kita perhatikan, reklamasi yang dilakukan di bandara Internasional Kansai menggunakan teknologi yang sudah sangat maju, dimana para perancang telah membuat teknologi tanah gempa untuk konstruksi reklamasi sepanjangnya 4 km (2,5 mil) dan lebar 2,5 km (1,6 mil). Seperti pada 17 Januari 1995, Jepang telah terkena gempa Kobe, yang pusat gempa berada sekitar 20 km (12 mil) dari bandara Kansai dan menewaskan 6434 orang di pulau utama Jepang Honshu. Karena rekayasa gempa, bandara muncul tanpa kerusakan yang parah, sebab sebagian besar karena penggunaan sendi geser pda kontrusksi struktur penahan badara pada tanah reklamasi. Bahkan di kaca jendela tetap utuh. Kemudian, pada tahun 1998, bandara selamat dari topan dengan kecepatan angin hingga 200 km / jam (120 mph).

Keunggulan dari proyek reklamasi Bandara Internasional Kansai adalah teknologi yang digunakan dalam menahan getaran akibat gempa yang terjadi, dimana negara jepang merupakan negara yang rawan dengan gempa. Namun Bandara Internasional Kansai dilengkapi dengan teknologi hidrolik dalam strukturnya sehingga dapat memberikan respon redaman terhadap efek dari gempa.

Kelemahan proyek reklamasi yang skala besar adalah penurunan tanah yang tidak serta merta terjadi dalam satu waktu dan seluruh lokasi. Hal ini membuat penurunan tanah masih terjadi, di Bandara kansai ini, penerunan tanah berkisar 5cm/tahun. Disisi lain, kondisi cuaca Negara Jepang yang rawan dengan badai topan serta gempa tsunami membuat teknologi reklamasi menjadi salah satu biaya terbesar.

Kegiatan reklamasi di Indonesia banyak dilakukan di kota – kota peissir besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar dan Manado dengan tujuan pembangunan kawasan pesisir (waterfront city) yang peruntukannya adalah pusat ekonomi, kawasan perumahan dan taman hiburan. Beberapa juga dilakukan dalam rangka proyek perluasan Pelabuhan seperti di Medan, Makassar dan Bali.

Salah satu contoh reklamasi untuk pembangunan Pelabuhan adalah reklamasi pembangunan Pelabuhan Terminal Teluk Lamong yang berada di perbatasan Surabaya dan Gresik. Reklamasi yang dilakukan di daerah teluk dengan beberapa aliran sungai yang masuk di dalamnya, sehingga penempatan reklamasi tidak menyatu dengan hinterland namun masih terdapat ruang untuk air sungai mengalir ke muara untuk mengurangi dampak banjir.

Tanah reklamasi yang digunakan untuk lapangan penumpukan Peti Kemas memerlukan konstruksi yang kuat, sehingga seminimal mungkin dalam proses penurunan tanah atau landsubsidance. Oleh sebab itu, pada proses pembangunannya menggunakan vertical drain dan horizontal drain untuk mengeluarkan air dari tanah agar tanah cepat mengalami pemampatan.

f. Mengapa Reklamasi di Indonesia sering bermasalah? Kira-kira apa penyebabnya menurut anda? Bagaimana solusinya?

Masalah akan adanya proyek reklamasi yang ada di Indonesia lebih disebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat sekitar pada proses sebelum, Ketika dan setelah kegiatan reklamasi. Hal ini membuat masyarakat seolah tidak dianggap keberadaanya, padahal keberadaan mereka menjadi masyarkat terdampak dari proyek reklamasi. Selain itu juga dampak lingkungan yang terjadi kadang tidak terkendali sehingga membuat kerusakan lingkungan yang berpengaruh pada tangkapan ikan nelayan.

Bebera pertimbangan yang bisa dijadikan dalam proses reklamasi pantai antara lain;

Pada tahap pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir; serta c) persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.

Prinsip Perencanaan Reklamasi Pantai

Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;

- Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;

- Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;

- Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.

Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan perlu disusun rencana detil tata ruang (RDTR) kawasan. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif seperti a) Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai; b) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi; c) Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi); dan d) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.

Rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik, jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan pelabuhan laut/penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasan campuran.

Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan budaya di kawasan reklamasi. Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum direklamasi.Perubahan terjadi harus menyesuaikan 1) Peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan; 2) Selanjutnya, perubahan di atas berimplikasi pada perubahan ketersediaan jenis lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru yang ditawarkan. Aspek sosial, budaya, wisata dan ekonomi yang diakumulasi dalam jaringan sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantai memanfaatkan ruang perairan/pantai.

Read More

Prinsip Desain dan Pembangunan Pesisir

 (Pembangunan Pantai Buatan dan Pelabuhan)

 

Prinsip Pembangunan Pesisir yang berkelanjutan

1.     Desain dan Profil Pantai yang Stabil

Pada pembuatan pantai buatan, menjaga kestabilan garis pantai pantai dan profil pantai merupakan hal terpenting. Sehingga garis pantai tidak tererosi yang mengakibatkan kerusakan desain pantai. Oleh sebab itu, pada desain pantai pertimbangan proses sedimen dan bangunan di sekitar pantai harus mendukung tercapainya pantai yang stabil.

2.     Desain Struktur Terminal

Guna mencapai garis pantai stabil di atas, salah satu hal yang dikerjakan dalam proses desain adalah pembuatan struktur bangunan penunjung terminal (Pelabuhan) seperti breakwater harus merupakan bangunan yang dapat juga menangkap sedimen sejajar garis pantai agar juga dapat menjaga kestabilan garis pantai.

3.     Eksposure

Tingkat eksposur bangunan pantai buatan oleh gelombang tidak boleh terlalu tinggi, karena hal tersebut berbahaya bagi wisatawan yang akan berenang, sehingga para proses perencanaan pantai buatan ini, keselamatan dan mejaga kestabilan pantai adalah kunci utama.

4.     Material Pantai

Material pantai juga menjadi perhatian, dimana material pasir yang diambil dari laut sekitar untuk mempermudah dalam proses pengisian material pada daerah pantai. Selain itu juga, ukuran material pasir pantai itu juga berpengaruh pada bentuk profil pantai yang akan terjadi akibat terjadinya proses pantai.

Sehingga pada pemilihan pengisian material pasir pada pantai buatan menggabungkan antara pasir dari laut dan dari pantai. Sehingga didapatkan material pasir yang tidak terlalu halus atau kasar.

5.     Kualitas Air

Kualitas perairan pada daerah pantai buatan adalah menjaga agar tidak adanya air yang menggenang Ketika terjadi aliaran air dari dalam dan keluar laguna. Proses perubahan debit air pada area laguna di pesisir banyak dipengaruhi oleh proses pasang surut. Jika mulut laguna bear, proses perubahan air dalam laguna juga besar dan itu akan berpegaruh pada kualitas air yang ada dalam laguna.

 

Jadi untuk berhasil merancang pantai buatan biasanya prosedur yang diterapkan adalah

Pertama-tama penting untuk menganalisis dan memahami proses alami daerah pesisir, dan biasanya menggunakan model numerik untuk uji desain. Sedangkan pengembangan lebih lanjut menyesuaikan tergantung pada pemodelan. Sehingga desain harus dapat diterima dan berdampak pada daerah sepanajng bentang pantai.

Kedua, model numerik sangat berguna untuk mengoptimalkan dan memeriksa semua titik-titik desain yang telah ditetapkan untuk struktur perlindungan sebagai perlindungan pantai.

Ketiga, struktur pesisir penting untuk dipertimbangkan dalam mendesain pantai buatan karena sebagian besar akan membutuhkan beberapa struktur untuk pemeliharaan pasir agar tetap di lokasinya.

Desain Tata Letak Pelabuhan

Contoh Tata Letak Pelabuhan

Ada tiga jenis pelabuhan yang memiliki karakteristik yang

1.     Pelabuhan pemecah gelombang utama tunggal

Pelabuhan yang bekerja dengan melindungi cekungan (area labuh) dari gelombang utama dengan menggunakan pemecah gelombang tunggal yang biasanya melengkung. Hal ini digunakan untuk Pelabuhan yang mempunyai arah dominan gelombang dari 1 arah utama.

2.     Pelabuhan pemecah gelombang ganda

Pelabuhan dengan pemecah gelombang dua lengkung, dimana pemecah gelombang dimaksudkan untuk melindungi bagian dalam area kolam Pelabuhan. Jika masih ada gangguan pada area masuk mulut Pelabuhan akibat adanya difraksi gelombang, maka akan ditambahkan pemecah gelombang pada bagian depan lengkungan pemecah gelombang ganda.

3.     Pelabuhan pemecah gelombang lepas pantai

Tata letak Pelabuhan seperti ini sangat sering digunakan ketika pelabuhan terletak di tempat yang sangat dangkal. Lingkungan dan jenis pelabuhan ini juga menarik karena jika mendesainnya dengan benar, dapat meminimalkan dampaknya terhadap pantai. Selain itu juga menarik untuk diketahui karena terletak di perairan yang lebih dalam untuk menghindari masalah sedimentasi dan dan meminimalkan pengerukan utama.

Bagunan utama Pelabuhan ini biasanya menggunakan kontruksi jetty dan jembatan dengan pile sehingga angkutan sedimen alami tidak terganggu.

Optimalisasi Tata Letak Pelabuhan

Parameter penting adalah lebar surf zone dan dibandingkan dengan lebar Pelabuhan.

·        Pelabuhan Kecil pada area Surf zone

Biasanya pelabuhan kecil yang terletak di dalam area surf zone dan dimiliki alur pelayaran/ navigasi untuk dipertahankan dengan pembuatan kolam sedimen sebelum area navigasi dan kemudian dibuang dengan mengerukan secara mekanik dan melakukan sand by passing.

·        Pelabuhan Besar (Tata letak Pelabuhan sampai area aktif littoral zones)

pelabuhan besar yang menembus seluruh area surf zones dan pesisir aktif,  maka tidak ada cara transport sedimen untuk melewati struktur, sehingga hal tersebut benar-benar memblokir transportasi sedimen di sepanjang pantai. Dimana hal tersebut berdampak area pesisir di sekitarnya, terutama perubahan garis pantai karena sama sekali tidak ada pasir dari lokasi up-drift ke daerah downdraft.

·        Pelabuhan Kecil

Read More

Pemodelan Perunahan Garis Pantai

Pemodelan perubahan garis pantai dan komparasi terhadap dampak peningkatan permukaan air laut global

Pemodelan perubahan garis pantai dapat dilaksanakan dengan bantuan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG) dan data penginderaan jauh. Di wilayah kajian di pesisir pekalongan citra satelit diambil dari citra Geoeye pada tahun 2003, 2006 dan 2009 berdasarkan hasil dokumentasi Google Earth tahun 2011.

Citra yang digunakan tersebut memiliki resolusi 1.2 meter. Kemudian pada citra dilakukan proses mozaik dan geo-referencing untuk mendapatkan hasil yang tepat. Proses koreksi geometrik, penajaman serta penggabungan dilakukan untuk memaksimalkan tampilan citra untuk memudahkan proses intepretasi. Analisis kerentanan pengembangan wilayah pesisir dilakukan dengan integrase data Digital Elevation Model (DEM) dan data kenaikan kenaikan muka air laut.

Proses ekstrasi garis pantai dilakukan dengan berdasarkan interpretasi citra Geoeye pada masing-masing tahun, sehingga dihasilkan ekstrasi garis pantai tahun 2003, 2006, dan 2009. Dikarenakan resolusi yang sangat detail (1,2 meter), maka dilakukan onscreen digitizing dan didetailkan dengan observasi lapangan menggunakan GPS.

Evaluasi terhadap perubahan garis pantai di lokasi penelitian dilakukan untuk melihat proses yang dominan terjadi, baik berupa abrasi maupun sedimentasi (akresi). Evaluasi dan proyeksi garis pantai menggunakan software ArcView 3.3 dengan extension DSAS. Prediksi terhadap garis pantai dilakukan komparasi berdasarkan data lampau (DSAS) dan berdasarkan skenario kenaikan permukaan air laut global (IPCC 2007) belum terdapat kajian yang memprediksikan kenaikan permukaan air laut di Pekalongan. Namun, perubahan muka air laut per tahun sebesar 6 mm pada dekade akhir-akhir ini dikemukakan oleh Pribadi (2008). Penelitian ini menggunakan skenario sea level rise sebesar 18 dan 59 cm sebagai angka minimum dan maksimum rata-rata kenaikan permukaan air laut global hingga tahun 2100.

Pada studi ini, titik ketinggian yang berasal dari RBI (BAKOSURTANAL) dengan skala 1:25.000 diproses untuk mendapatkan peta topografi berupa DEM (Digital Elevation Model). DEM didapat dari hasil interpolasi menggunakan tool ArcGIS, yaitu Topo to raster (memiliki fasilitas remove sink) untuk menghasilkan DEM dengan ukuran 10 meter x 10 meter per pixel. Mekanisme seperti ini mengacu kepada Ward, dkk., (2011) yang memanfaatkan titik ketinggian RBI (BAKOSURTANAL) skala 1:25.000 diinterpolasi menjadi cell raster berukuran 5 meter x 5 meter per pixel dalam melakukan model iterasi berbasis raster. Iterasi raster merupakan pemodelan perhitungan dengan menggunakan sistem loop program pada komputer, dan memiliki sistem perulangan hingga dicapai kondisi yang diinginkan (dalam hal ini adalah nilai raster yang dievaluasi). Mekanisme seperti ini pernah dilakukan dalam Marfai, dkk., 2006.

Prediksi kenaikan permukaan air laut yaitu 6 mm per tahun (IPCC 2007) diakumulasi dengan tinggi pasang puncak dominan (HWL, High Water Level berdasarkan prediksi BMKG 2011 dengan stasiun pemantau di Kota Semarang) digunakan untuk menghasilkan peta rawan banjir pasang. Rumus raster calculator yang digunakan yakni:

WD=CON(CON([DEM] <= 1.346, 1.346, 0) ! 0, CON([DEM] <= 1.346, 1.346, 0) - [DEM], 0)

Keterangan:

1.346 : prediksi water level

! : selain dari

CON : Conditional

WD : waterdepth

DEM : Data ketinggian

Pengembangan kajian terhadap dampak banjir pasang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi antara zona prediksi genangan (kedalaman genangan) terhadap jenis penggunaan lahan dan infrastruktur jalan. Kalkulasi terhadap dampak tersebut dilakukan pada tiap periode skenario prediksi genangan yaitu Tahun 2050, dan 2100, dengan variabel penggunaan lahan tetap.

Read More

Kerentanan WIlayah Pesisir

Daerah pesisir terdiri dari pertemuan antara darat dan laut. Bentuklahan kepesisiran adalah bentuklahan yang secara genetik terbentuk oleh proses marin, fluviomarin, organik, atau eolian. Bentuklahan kepesisiran secara genetic terbentuk oleh proses marin sebagai contoh beting gisik (beach ridge), yang terbentuk oleh proses fluvio-marin adalah delta, yang terbentuk oleh proses
organik adalah terumbu karang (coral reef) dan yang terbentuk oleh proses eolian adalah gumuk pasir (sand dune) (Sunarto, 2001). Disamping itu, daerah pesisir mempunyai dinamika lingkungan tinggi dengan proses fisik banyak, kenaikan permukaan laut, penurunan tanah, dan erosi-sedimentasi. Proses tersebut memainkan peranan penting untuk perubahan garis pantai dan pengembangan landscape pesisir. Perubahan garis pantai dianggap salah satu proses yang paling dinamis di daerah pesisir (Marfai dkk., 2008; Bagli dan Soille, 2003; Mills dkk., 2005). Interaksi antara proses fisik dan aktivitas manusia di zona pesisir menentukan karakteristik lingkungan pesisir. Diperkirakan bahwa sekitar 38% dari populasi dunia tinggal di daerah tidak lebih dari 100 km dari garis pantai (Cohen dkk., 1997; Kay dan Alder, 2005)

Meskipun perubahan garis pantai kadang-kadang menguntungkan, seperti pertambahan lahan untuk tujuan penggunaan lahan, namun demikian perubahan garis pantai juga dapat mengakibatkan kerugian dengan hilangnya lahan karena abrasi. Sebuah analisis dari informasi garis pantai diperlukan dalam desain perlindungan pantai, untuk mengkalibrasi dan memverifikasi model numerik, untuk menilai tingkat kenaikan permukaan laut, untuk mengembangkan zona bahaya, untuk merumuskan kebijakan untuk mengatur pembangunan pesisir dan membantu dengan definisi batas properti dan penelitian mengenai pesisir (Boak dan Turner, 2005)

Dinamika pesisir yang tinggi akan membawa implikasi pada kehidupan dan pembangunan kawasan terutama pada perkembangan kota-kota pesisir (coastal city). Menurut Yunus (2002), ekspresi perkembangan kota yang bervariasi sebagian terjadi melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor fisik dan non-fisik. Faktor fisik berkaitan dengan keadaan topografi, struktur geologi, geomorfologi, perairan dan tanah, sedangkan faktor non-fisik antara lain kegiatan penduduk (politik, sosial, budaya, teknologi), urbanisasi, peningkatan kebutuhan akan ruang, peningkatan jumlah penduduk, perencanaan tata ruang, perencanaan tata kota, zoning, peraturan pemerintah tentang bangunan, dan lain-lain. Perencanaan aksesibilitas, prasarana dan sarana transportasi serta pendirian fungsi-fungsi besar, seperti industri dan perumahan, mempunyai pengaruh yang besar terhadap perembetan fisik kota di area pinggiran. Peran dari pemerintah juga sangat mempengaruhi perkembangan fisik area pinggiran kota dimana kebijakan yang dilakukan dalam bentuk arahan pengembangan kota ataupun rencana tata ruang kota cenderung diarahkan untuk mengisi lahan dan ruang kosong di area pinggiran kota.

Ketersedian ruang di dalam kota adalah tetap dan terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran kota, dimana proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar disebut Pemekaran kota (Urban Sprawl). Urban sprawl mengacu pada perluasan areal konsentrasi perkotaan melampaui yang telah ada sebelumnya, melibatkan konversi lahan pinggiran ke pusat-pusat perkotaan yang sebelumnya telah digunakan untuk penggunaan non perkotaan untuk satu atau lebih menggunakan perkotaan (Northam, 1975)

Adapun faktor-faktor pendorong pemekaran kota seperti yang disebutkan Charles Whynne-Hammond dalam bukunya Elements of Human Geography, (1979) adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan di bidang pertanian

2. Industrialisasi

3. Potensi pasaran

4. Peningkatan kegiatan pelayanan

5. Kemajuan transportasi

6. Tarikan sosial dan kultural

7. Kemajuan pendidikan

8. Pertumbuhan penduduk alami

Perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar (Urban Sprawl) tidak dapat terlepas dari adanya kerentanan, baik itu kerentanan fisik wilayah maupun pribadi seseorang. Perkembangan fisik kota ke arah luar termasuk diantaranya ke kawasan pesisir. Kerentanan fisik wilayah terkait dengan adanya bahaya ataupun bencana yang pernah atau akan terjadi di wilayah tersebut. ESPON (2003) mendefinisikan kerentanan sebagai tingkat kerapuhan seseorang, kelompok, komunitas atau daerah terhadap bahaya. Kerentanan adalah seperangkat kondisi dan proses yang dihasilkan dari fisik, sosial, faktor ekonomi dan lingkungan yang meningkatkan rawannya sebuah komunitas terhadap dampak bahaya. Kerentanan juga mencakup ide respon dan coping strategy karena ditentukan oleh potensi masyarakat untuk bereaksi dan menahan bencana.

Pengukuran kerentanan dapat dilakukan dengan indeks kerentanan pesisir. Indeks Kerentanan Pesisir/CVI dihitung menurut kelompok wilayah yang tergantung pada kemungkinan adanya jenis dampak fisik. Indeks ini diberikan sebagai rasio dari total nilai peringkat kerentanan parameter untuk nilai kerentanan setidaknya dari kelompok yang sesuai. Peringkat CVI mengikuti kontribusi fisik lingkungan terhadap kenaikan permukaan laut terkait perubahan pesisir: geomorfologi, kemiringan pantai, kenaikan permukaan laut (sea-level rise), perkembangan perubahan garis pantai, ketinggian pasang surut rata-rata dan tinggi gelombang rata-rata

Read More

Pengukuran Kerentanan Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan suatu ekosistem khas yang kaya akan sumberdaya alam baik yang berada pada mintakat di daratan maupun pada mintakat perairannya. Potensi yang sangat besar dimiliki kawasan pesisir sehingga fungsi ekonomis yang terkandung di dalamnya diikuti oleh efek pengganda (multiplier effect), yaitu berkembangnya kegiatan yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan ekonomi utama. Aktivitas ekonomi dan tekanan penduduk yang berasosiasi dengan keinginan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan pada akhirnya akan memanfaatkan ruang spasial yang tersedia. Pesisir sebagai wilayah yang relatif mudah dijangkau akan menjadi sasaran untuk pengembangan aktivitas manusia (Marfai dan King, 2008a; Ward et al.,2011). Kawasan pesisir menghadapi berbagai tekanan dan perkembangan serta perubahan. Kerangka tersebut mendorong semua pihak untuk melaksanakan perencanaan dan pengelolaan pesisir sesuai kondisi alamiahnya, dan harus berorientasi pada penyelamatan lingkungan ekosistemnya. Wilayah pesisir semakin menghadapi tekanan tinggi dari aktivitas alami dinamika pesisir termasuk angin dan gelombang yang berdampak pada dinamika bentang lahan (Beatley, 2002). Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia (Fletcher dan Smith, 2007), sebagai contohnya beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah/land subsidence (Marfai dan King, 2007; Abidin, dkk., 2010)

Wilayah pesisir semakin menghadapi tekanan tinggi dari aktivitas alami dinamika pesisir termasuk angin dan gelombang yang berdampak pada dinamika bentang lahan (Beatley, 2002). Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia (Fletcher dan Smith, 2007), sebagai contohnya beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah/land subsidence (Marfai dan King, 2007; Abidin, dkk., 2010)

Banjir pasang telah menjadi ancaman serius bagi kota-kota pesisir di seluruh dunia (Nicholls dan Mimura, 1998; Marfai dan King, 2008b; Aerts, dkk., 2009), terlebih di negara berkembang yang belum memiliki kemampuan cukup untuk mengatasi hal itu, misalnya kurangnya kontrol dan dukungan pemerintah, tingginya jumlah orang yang berpendidikan rendah, kurangnya kesadaran akan bahaya dan mitigasi, dan sebagainya. Di negara berkembang, banyak wilayah pesisir menunjukkan kerentanan yang tinggi, sebagai dampak pertumbuhan populasi yang sangat cepat apabila dibandingkan kondisi pesisir di negaranegara maju.

Kenaikan permukaan laut sebagai akibat dari proses pemanasan global menjadi isu penting di daerah pesisir (Nicholls dan Mimura, 1998, Marfai dan King, 2008b). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), menyatakan bahwa kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim akan memberikan dampak yang tinggi terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di daerah pesisir (IPCC 2001, 2007). Berdasarkan laporan IPCC (2007), permukaan laut dunia telah diproyeksikan dengan baik melalui berbagai pendekatan dan metode, seperti tide gauges, dan satelit altimetri ataupun kombinasi antara tide gauges dan satelit altimetri. Prediksi kenaikan pasang surut yang diproyeksikan dengan mengamati tide gauges adalah sebesar 1,8 mm/thn selama 70 tahun terakhir (Douglas, 2001; Peltier 2001 dalam IPCC 2007), sementara yang menggunakan satelit altimetri menunjukkan telah terjadi kenaikan permukaan laut sebesar 3.1 ± 0.7 mm/thn selama periode 1993- 2003 (Cazenave dan Nerem, 2004 dalam IPCC, 2007). Informasi tersebut dapat dijadikan acuan sebagai kenaikan permukaan laut rata-rata di tingkat global.

Pekalongan sebagai salah satukota pesisir di pantai utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan kondisi geografis Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang suratnya sekitar 0.7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2.4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Berbagai permasalahan di Pekalongan terutama terkait dengan kerentanan terhadap bencana di wilayah pesisir perlu dilakukan penelitian untuk mendukung pengambilan kebijakan. Dengan demikian, perlu dilaksanakan investigasi tentang tingkat kerentanan bencana di wilayah pesisir Pekalongan terkait dengan perubahan garis pantai dan banjir pasang surut serta implikasinya terhadap potensi urbanisasi.

Pengukuran kerentanan wilayah pesisir dilakukan dengan pemodelan perubahan garis pantai, banjir rob, dan potensi urbanisasi. Pengukuran tersebut dilakukan dengan:

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan garis pantai yang pernah terjadi di wilayah studi

2. Prediksi terjadinya perubahan garis pantai yang disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut

3. Pemodelan banjir pasang surut dengan memperhitungkan tingkat kenaikan permukaan laut berdasarkan IPCC-2007 dikombinasikan ketinggian pasang surut rata-rata

4. Menghitung CVI (Coastal vulnerability index) dengan mempertimbangkan faktor fisik

5. Menghitung WDS (Waterfront Development Suitability) dengan mempertimbangkan faktor antropogenik yang dikoreksi oleh ketinggian genangan

6. Mengkombinasikan CVI dan WDS untuk menghasilkan WDSVI (Waterfront Development Suitability and Vulnerability Index) dalam mengkaji kerentanan potensi urbanisasi di wilayah pesisir

7. Mengklasifikasi tingkat kerentanan wilayah pesisir Pekalongan berbasis WDSVI

Read More

Kriteria Desain Struktur Dermaga

Kondisi Alam

Terdapat beberapa kondisi alam di lokasi dermaga yang harus diperhatikan dalam melakukan perancanaan dermaga, antara lain:

·         Angin dan arus

Dalam perencanaan struktur dermaga, data angin dan arus diperlukan untuk menentukan arah dermaga. Angin dan arus dominan akan menentukan besarbeban tekan dan tarikan pada dermaga.

·         Pasang surut dan gelombang

Data pasang surut diperlukan untuk mengetahui elevasi dari dermaga dan data

gelombang yang digunakan untuk pembebanan pada struktur dermaga.

·         Karakteristik tanah

Parameter tanah yang dibutuhkan untuk mengetahui karakteristik tanah di lokasi seperti nilai N-SPT, sudut geser, kohesi, dan berat jenis tanah. Selain itu data-data tersebut diperlukan untuk menghitung daya dukung tanah serta jenis pondasi yang sesuai.

·         Data gempa

Data gempa diperoleh berdasarkan klasifikasi wilayah gempa di lokasi. Data ini diperlukan untuk perencanaan beban gempa yang bekerja pada struktur.

Read More

PELABUHAN

Kondisi tanah sangat menentukan dalam pemilihan tipe dermaga. Pada umumnya tanah di dekat dataran memiliki daya dukung yang lebih besar daripada tanah di dasar laut. Dasar laut umumnya terdiri dari endapan lumpur yang padat. Ditinjau dari daya dukung tanah, pembuatan wharf akan lebih menguntungkan. Tapi apabila tanah dasar berupa karang, pembuatan wharf akan mahal karena untuk mendapatkan kedalaman yang cukup di depan wharf diperlukan pengerukan yang besar. Dalam hal ini pembuatan jetty akan lebih ekonomis karena tidak diperlukan pengerukan dasar karang.

1.  Elevasi muka air rencana yang ada (hasil analisa pasang surut).

2.  Arah, kecepatan, dan tinggi gelombang pada perairan (hasil peramalan gelombang).

3.  Penempatan posisi dermaga mempertimbangkan arah angin, arus, dan perilaku pantai yang stabil.

4.  Panjang dermaga disesuaikan dengan kebutuhan kapal yang akan berlabuh.

5.  Lebar dermaga disesuaikan dengan kebutuhan kapal yang akan berlabuh dan aktivitas bongkar muat kapal dan kendaraan darat.

6.  Berjarak sependek mungkin dengan fasilitas daratan.

Referensi yang Digunakan

1.   British Standard code of practice for marine structure - part 1-6. BS6349: British Standard Intstitution.

2.   Tecnichal Standard and Commentaries for port and harbour facilities in Japan – The Overseas Coastal area Development Institute of Japan (OCDI 2002).

3.   Port of Long Beach Wharf Design Criteria v2.0 2009

4.   Pelabuhan. Prof.Dr.Ir. Bambang Triatmodjo, CES., DEA.
SNI 03-1726-2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan Gedung dan non gedung.

5.   SNI 03-1729-2002 Tata cara perhitungan struktur baja untuk bangunan gedung.

SNI 03-2847-2002 Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan Gedung

Read More

MODEL KERENTANAN PESISIR

Coastal Erosion Risk Assessment

Wilayah pesisir merupakan lingkungan yang sangat penting bagi masyarakat, karena mendukung sejumlah besar kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan, navigasi, perdagangan, dan pariwisata. Oleh karena itu sebagian besar penduduk dunia tinggal di wilayah pesisir, termasuk sebagian besar kota penting, juga berada di wilayah pesisir (UNEP, 2006).Kehadiran proses antropogenik di wilayah pesisir menimbulkan kekhawatiran terkait dengan ancaman bahaya yang memoengaruhi wilayah pesisir seperti gelombang pasang, bada, banjir rob, erosi pantai, dan kenaikan muka air laut. Untuk mengatasi potensi konsekuensi dari bahaya tersebut, beberapa metode dalam menilai tingkat kerentanan dan risiko erosi pantai telah dikembangkan. Sejak tahun 1991, ketika metode umum IPPC disajikan (IPCC CZMS, 1992), penilaian kerentanan dan risiko terus dikembangkan, seperti analisis kerentanan berbasis videotape-assisted (Leatherman et al., 1995), indeks kerentanan wilayah pesisir (Thieler dan Hammar-Klose, 1999), pendekatan garis cerdas (Sharples, 2006), DESYCO(Torresan et al., 2007), DIVA (Hinkel dan Klein, 2009), SimCLIM (Waeeick, 2009), Simulator wilayah pesisir (Mokrech et al., 2011), dan yang terbaru adalah kerangka penilaian tingkat risiko wilayah pesisir (Ferreira et al., 2016).Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menyusun langkah-langkah pengelolaan wilayah pesisir pada setiap zona-zona yang teridentifikasi dalam tingkat kerentanan dan risiko berbeda. Klasifikasi ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, dan teridentifikasinya area yang perlu mendapat perhatian lebih (zona prioritas) dalam menghadapi bahaya erosi pantai.Sebagian besar metode penilaian risiko pesisir difokuskan pada kenaikan muka air laur dan konsekuaensinya pada zona pesisir di seluruh dunia (misalnya Hinkel dan Klein, 2009). Oleh karena itu, terciptanya metode yang fous pada Bahaya spesifik seperti erosi pantai, sangat diperlukan. Pendekatan kompleks yang digunakan pada metodologi ini mengenalkan serangkaian tantangan yang membutuhkan tingkat pemahaman dan data terperinci di lokasi studi. Oleh karena itu alternatif metode yang membutuhkan lebih sedikit daya dan memiliki aplikasi yang cepat dan sederhana merupakan suatu kontribusi penting bagi pengelolaan wilayah pesisir. Saat ini harapan tersebut dapat terwujud dengan adanya penilaian risiko erosi pantai berbasis aplikasi perangkat lunak CERA (Costal Erosion Risk Assessment), yang didasarkan pada GIS (Geographic Information System).CERA dibangun berdasarkan metodologi yang diajukan oleh Coelho (2005), untuk menilai kerentanan, konsekuensi dan risiko yang terkait dengan erosi pantai. Selain mudah dimodifikasi seperti mengubah besaran bobot setiap parameter maupun mengubah parameternya, aplkasi ini bekerja pada perangkat lunak QGIS dan ArcGIS, sehingga mudah diakses dalam analisis-analisis spasial terkait pengelolaan wilayah pesisir.Metode PekerjaanDalam definisi dasarnya, risiko harus dipahami sebagai estimasi konsekuensi dari peristiwa tertentu (Faber, 2012). Di sisi lain, dalam penilaian risiko wilayah pesisir, kejadian erosi pantai didefinisikan sebagai bahaya, yang menurut UNISDR (2009) adalah fenomena berbahaya yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan property, kehilangan mata pencaharian dan layanan fasilitas umum, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.Oleh karena itu, penilaian risiko erosi pantai tergantung pada kemungkikan dan tingkat kepadatan bahaya dan konsekuensi bahaya dari suatu peristiwa erosi pantai (ISO, 2009). Untuk wilayah pesisir, dampak negative dari bahaya dinyatakan dalam dampak manusia, ekonomi dan lingkungan, serta dampak sosial/politik. Kerentanan mengungkapkan karkteristik dan keadaan masyarakat, sistem atau asset yang membuatnya rentan terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari bahaya erosi pantai (UNISDR, 2009). Coelho (2005) mengembangkan sebuah metodologi untuk menilai risiko erosi pantai. Metode ini dipilih dalam pekerjaan ini karena tidak ada model kompleks lain yang dalam formulasinya memungkinkan aplikasu secara cepat di lokasi manapun dan memungkinkan untuk menyesuasikan jumlah dan kedetailan parameter berdasarkan ketersediaan data di lapangan.Coelho (2005) membagi penilaian risiko dalam dua bagian. Yang pertama adalah penilaian kerentanan yang memperkirakan secara kualitatif dan kuantitatif, tingkat kerentanan suatu wilayah pesisir terhadap erosi pantai. Penilaian ini berfokus pada karakteristik fisik wilayah pesisir dan potensi ancaman agen erosive. Bagian kedua adalah penilaian konsekuensi dari kejadian bahaya tersebut, dengan meninjau aspek sosial, lingkungan, budaya dan ekonomi di wilayah pekerjaan. Berikut ini merupakan parameter-paramter pengukuran dan bobotnya yang digunakan dalam CERA.Klasifikasi Tingkat Kerentanan

Parameter	Sumber	Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Menengah (3)	Tinggi (4)	Sangat Tinggi (5)
Jarak terhadap garis pantai (m)	Analisa GIS	>1000	200-1000	50-200	20-50	< 20
Topografi (m)	DEM di reclass	>30	20-30	10-20	5-10	<5
Geologi	RTRW Jatim	Batuan beku	Batuan metamorf	Batuan sedimen	Sedimen bertekstur kasar	Sedimen bertekstur halus
Geomorfologi	Interpretasi citra	pegunungan	Tebing berbatu	Tebing tererosi yang memanjang di tepi pantai	Pantai wisata, dataran fluvio marin	Bukit pasir, muara sungai, estuari
Tutupan Lahan	Data landuse dari BPN di Update	hutan	Tanaman pertanian	Lahan terbuka	Permukiman pedesaan	Permukiman perkotaan, kawasan industri
Aksi antropogenik	Interpretasi citra	Intervensi stabilisasi garis pantai	Intervensi tanpa reduksi sumber sedimen	Intervensi dengan reduksi sumber sedimen	Tanpa intervensi atapun reduksi sumber sedimen	Tanpa intervensi, namun terdapat reduksi sumber sedimen
Ketinggian signifikan gelombang maksimum (m)	Hasil analisis tim kelautan	<3	3-5	5-6	6-6.9	>6.9
Jarak maksimum pasang air laut (m)	Hasil analisis tim kelautan	<1	1-2	2-4	4-6	>6
Tingkat erosi/akresi pantai rata-rata (m/tahun)	Hasil analisis tim kelautan	>0 (akresi)	(-1) – 0 (erosi)	(-3) – (-1) (erosi)	(-5) – (-3) (erosi)	< (-5) (erosi)

Klasifikasi Parameter Konsekuensi

Parameter	Sumber	Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Menengah (3)	Tinggi (4)	Sangat Tinggi (5)
Kepadatan penduduk (jiwa/km2)	BPS / Monografi / Profil Desa	500	500-1000	1000-2000	2000-4000	>4000
Tingkat Ekonomi (jumlah tenaga kerja)	Monografi / Profil Desa /Kelurahan	0	0-10	10-30	30-50	>50
Ekologi	Rencana Pola Ruang RTRW	Bukan kawasan perlindungan ekologi	Kawasan pertanian strategis	Kawasan konservasi ekologi	Kawasan lindung ekologi	Taman nasional
Situs Bersejarah	Interpretasi Data Google Earth	Bukan situs bersejarah	Terdapat beberapa konstruksi bersejarah	Terdapat konstruksi bersejarah dan aktivitas masyarakat didalamnya	Konstruksi bersejarah tingkat regional	Monumen nasional

Dalam menjalankan seluruh analisis dengan parameter-parameter dan ketentuan berdasarkan metodologi diatas, digunakan Plugin CERA yang berbasis pada perangkat lunak ArcGIS 10.5. Tampilan antarmuka (GUI) dari plugin ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Read More